Bawaslu Surati Bupati Luwu Utara Terkait Larangan Mutasi

jusman, 14 Nov 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

LUWU UTARA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu Utara, mengimbau Bupati Luwu Utara untuk tidak melakukan rotasi pejabat dan ASN menjelang 6 bulan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati. 

Imbauan tersebut disampaikan Bawaslu Luwu Utara melalui surat imbauan resmi, nomor: 019/K.Bawaslu.SN-11/HM.02.00/XI/2019 tertanggal Rabu (13/11/2019).

Ketua Bawaslu Luwu Utara, Muhajirin, mengatakan, pihaknya merasa perlu untuk menyampaikan surat imbauan tersebut, sebagai langkah antisipasi pelanggaran.

Sebab, jika aturan tersebut dilanggar, maka sanksi yang dikenakan cukup berat, yaitu berupa pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Utara.

“Kalau sekarang, bupati masih diperbolehkan untuk melakukan mutasi pejabat, tetapi mulai Januari 2020 nanti, sudah tidak diperbolehkan lagi. Kita merasa perlu untuk mengimbau jauh-jauh hari, sebagai langkah antisipatif,” terangnya, Kamis (14/11/2019).

Lebih lanjut Muhajirin, menjelaskan, larangan melakukan mutasi pejabat bagi kepala daerah yang kembali mencalonkan diri tersebut, tertuang dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menyebutkan ‘Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati, atau Wakil Bupati dan Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri’.

Kemudian dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga disebutkan, bahwa ‘Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih’.

Ada pun penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020, yaitu dilaksanakan pada 8 Juli 2020.

Sementara untuk sanksi pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon, diatur dalam Pasal 71 Ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang menyebutkan, ‘Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wali Kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota’.

“Jadi, larangan menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih,” pungkasnya. (*)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu